Home Berita Utama Jadi Pengurus Parpol, Kades Bisa Dicopot

Jadi Pengurus Parpol, Kades Bisa Dicopot

514
0
SHARE

Purwakarta, Bebas.ID– Hati-hati bagi Kepala Desa yang nekad masuk dalam struktur pengurus partai politik. Sebab, Undang-Undang No 06/2014 Tentang Desa ternyata melarang kades terlibat dalam kegiatan politik praktis.

“Ya, tidak boleh kades menjadi pengurus parpol,” kata Koordinator Pegiat Desa (KPD) Kabupaten Purwakarta, Deden Yasin, Jumat (30/09/2016).

Menurutnya, larangan tersebut tercantum dalam Pasal 29 UU No 6/2014 Tentang Desa hurup g. Dimana dituliskan; (Kepala Desa dilarang) menjadi pengurus partai politik. Termasuk dilarang pula terlibat dalam kegiatan kampanye pemilu maupun Pilkada.

“Sanksi yang dikenakan berjenjang dimulai dari yang bersifat administratif berupa teguran, hingga pemberhentian sementara bahkan total,” beber Deden. Ketentuan ini tertera dalam UU yang sama pasal 30.

Mengutip penjelasan umum UU Desa tentang latar belakang larangan Kades berpolitik, Deden menyampaikan, Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.

Dengan posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang Kepala Desa/Desa Adat antara lain adalah pencalonan kepala desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik sehingga kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik.

“Tidak boleh akhirnya, Kepala Desa yang sudah diberi keleluasaan dan peran strategis membangun desa dan menyejahterakan masyarakat, terkotakan hanya karena yang bersangkutan masuk dalam struktur partai politik,” tukas Deden. (nos)

LEAVE A REPLY