Home Berita Utama Tak Non Aktifkan Ahok, Jokowi Bisa Dimakzulkan

Tak Non Aktifkan Ahok, Jokowi Bisa Dimakzulkan

285
0
SHARE

Bebas.id – Ahok kembali menjabat sebagai Gubernur DKI, padahal ia menyandang status tersangka penistaan agama dan harus menjalani sidang lagi. Dengan dilantiknya Ahok menjadi Gubernur lagi, berbagai kalangan menilai pemerintah terlalu loyal dalam membela Ahok.

Karena, undang-udang mengatur, seseorang pejabat yang menjadi tersangka seharusnya di non-aktifkan dari jabatannya. Seperti yang diatur dalam pasal 156a dan 156 KUHP tentang penodaan agama dengan hukuman penjara 5 tahun dan 4 tahun, tentang pemberhentian seorang pejabat negara yang tersandung kasus hukum.

Namun dalam hal ini presiden Jokowi terkesan lambat dan seperti memberikan pembelaan pada BTP, seperti yang dikeluhkan banyak pihak Bahkan ACTA atau Activis cinta tanah air akan melaporkan Menteri dalam negeri jika tidak ada tindakan tegas pada Ahok.

Hak Angket Bergulir di DPR

Salah satu yang bereaksi keras atas pelantikan kembali Gubernur yang menyandang status tersangka adalah Ahli Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin. Menurutnya Presiden Jokowi bisa dianggap melanggar undang-udang jika tidak menon-aktifkan Ahok dalam waktu dekat.

Irman mengatakan, presiden Jokowi dianggap melanggar undang-undang, karena sudah jelas disebutkan, seorang pejabat pemerintah yang menyandang status tersangka minimal ancaman 5 tahun kurungan maka harus diberhentikan dari jabatannya.

Karena presiden terkesan lamban dan membela Ahok, maka wajar jika kekuatan politik di DPR mempertanyakannya pada presiden. Sebab, sejak lama diingatkan agar presiden menon aktifkan Ahok, karena menyandang status tersangka.

Almuzammil Yusuf selaku wakil ketua komisi II DPR RI menegaskan kalau DPR akan menggunakan hak angket, jika tidak ada surat pemberhentian Ahok sebagai Gubernur. Sebab, apa yang dilakukan oleh Presiden melanggar undang-undang dan tidak sejalan dengan hukum yang ada.

Presiden seharusnya mampu menjalankan undang-undang dengan baik soal pejabat negara yangh menyandang status tersangka sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 83 ayat 1,2, dan 3.

Almuzzamil Yusf menegaskan, setelah menerima informasi dan laporan dari berbagai pihak, seperti ahli dan juga sebagainya tentang ketidak adanya pemberhentian BTP selaku tersangka, oleh presiden, maka DPR RI akan menggunakan hak angketnya sesuai fungsi pengawasannya dengan menggunakan hak angket terhadap pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Pasal 83 Ayat 1,2, dan 3,

Almzammil menilai presiden diskriminatif, pasalnya bukti tentang BTP sudah cukup. Salah satunya adalah status BTP sudah terdakwa penistaan agama dengan Nomor Register Perkara IDM 147/JKT.UT/12/2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Kasus ini mendapatkan perhatian publik, dan presiden masih saja bertele-tele dalam mengeluarkan surat pemberhentian. Berbeda dengan yang lain, di mana presiden cepat dan tanggap.

Maka, kekuatan politik di DPR wajib untuk menggunakan hak angket. Bahkan jika perlu presiden harus dimakzulkan dari jabatannya, karena telah melanggar undang-undangan yang ada.

 

LEAVE A REPLY